Menteri PKP Ajak Investor Bangun Hunian Strategis di Karawaci

Immovesting – Menteri PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Maruarar Sirait mengajak para investor untuk berpartisipasi dalam proyek pembangunan hunian vertikal di Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu, 11 Juni 2025.

Investor Asing dari Berbagai Kawasan Hadiri ICI 2025 Bersama Menteri PKP

Konferensi tersebut dihadiri oleh berbagai investor dari dalam dan luar negeri. Peserta berasal dari negara-negara mitra strategis Indonesia seperti kawasan Asia-Pasifik, Eropa, dan Timur Tengah. Dalam sambutannya, Menteri Maruarar menyampaikan bahwa lahan yang ditawarkan berada di lokasi paling strategis dan berstatus legal yang jelas.

Menurut Maruarar, lahan tersebut sangat potensial karena tidak ada penghuni di atasnya. Hal ini menjadi keunggulan dibanding banyak lahan negara lain yang masih bermasalah karena telah ditempati warga. Ia menegaskan bahwa status kepemilikan lahan di Karawaci tergolong “clean and clear”, sehingga proses pembangunan tidak akan mengalami kendala administratif maupun sosial.

Ia juga menyebut bahwa pemerintah telah melakukan pendekatan dengan sejumlah investor asing. Beberapa di antaranya bahkan sudah menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki proyek tersebut. Ara berharap kehadiran para investor dalam forum ICI 2025 bisa membuka peluang kerja sama yang konkret dan berdampak positif terhadap pembangunan perumahan nasional.

Baca Juga : Strategi UMKM dalam Promosi Produk Melalui Media Sosial

Proyek hunian vertikal yang dirancang di Karawaci ini memiliki nilai investasi sebesar USD 78,76 juta. Kawasan yang akan dikembangkan mencakup lahan seluas 37.779 meter persegi. Lokasinya berada di area yang sangat strategis karena berdekatan dengan berbagai fasilitas publik seperti universitas, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan.

Proyek Bernilai USD 78,76 Juta Berlokasi di Area Sangat Strategis

Pembangunan di atas lahan tersebut akan mencakup 14 menara hunian dengan total 3.136 unit. Proyek ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun non-MBR. Dengan demikian, hunian vertikal ini diharapkan dapat menghadirkan solusi pemukiman inklusif dan terjangkau di kawasan perkotaan yang terus berkembang.

Selain menawarkan lahan strategis, Maruarar juga menjelaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari rencana besar untuk memaksimalkan aset negara yang tidak terpakai. Ia mengungkapkan bahwa usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satu aset yang menjadi perhatian adalah lahan sitaan dari kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang berlokasi di Karawaci.

Setelah bertemu Presiden, Maruarar menyampaikan bahwa arahan langsung dari Kepala Negara adalah agar aset-aset negara yang selama ini tidak dimanfaatkan bisa digunakan untuk pembangunan hunian rakyat. Hal ini mencakup lahan milik BUMN, aset di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, serta properti eks debitur BLBI.

Di sisi lain, Maruarar juga memberikan penjelasan mengenai rencana pemangkasan luas tanah dan bangunan untuk rumah subsidi. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut hanya akan berlaku untuk wilayah perkotaan. Alasan utama kebijakan ini adalah keterbatasan lahan di daerah urban yang terus menipis seiring meningkatnya permintaan perumahan.

Daerah Pedesaan Dikecualikan dari Pemangkasan Luas Bangunan

Sementara itu, untuk kawasan pedesaan, rencana tersebut tidak akan diberlakukan karena harga tanah di desa relatif masih terjangkau. Pemerintah akan menyesuaikan kebijakan berdasarkan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Maruarar menyebut pihaknya sedang mengkaji pola implementasi agar kebijakan tersebut tetap adil dan efektif.

Dalam draf Keputusan Menteri PKP Nomor/KPTS/M/2025, ditetapkan bahwa rumah umum tapak memiliki luas bangunan minimum 25 meter persegi dan maksimum 200 meter persegi. Sedangkan luas lantai rumah subsidi akan berkisar antara 18 hingga 35 meter persegi. Kebijakan ini disusun agar tetap menjamin kenyamanan penghuni, sekaligus menyesuaikan dengan realita ketersediaan lahan di perkotaan.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap pembangunan perumahan di Indonesia semakin terarah, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Keterlibatan investor diharapkan menjadi penggerak utama untuk merealisasikan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

Simak Juga : Kerusuhan Meluas di Los Angeles, Ratusan Orang Ditangkap