Immovesting – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan bahwa lifting minyak harian Indonesia pada tanggal 30 Juli 2025 telah mencapai angka 608 ribu barel. Pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan berbagai kebijakan dan regulasi migas yang mendorong peningkatan produksi nasional. Angka ini menjadi kabar baik di tengah upaya pemerintah mengoptimalkan sumber daya energi melalui regulasi migas yang terus disempurnakan.
Bahlil menuturkan bahwa pada tahun 2024, realisasi produksi minyak siap jual hanya mencapai sekitar 579 ribu barel per hari, yang masih di bawah target APBN sebesar 635 ribu barel per hari. Salah satu faktor yang memengaruhi pencapaian ini adalah tantangan dalam pelaksanaan regulasi migas yang harus terus disesuaikan agar lebih efektif dalam mendorong investasi dan peningkatan produksi.
Baca Juga : Fenomena Rojali dan Rohana: Perubahan Konsumen dan Healing
Dalam acara Energi Mineral Festival 2025 yang diselenggarakan di Jakarta, Bahlil menyampaikan langsung kabar ini. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus memberikan dukungan agar target APBN bisa tercapai secara akumulatif hingga akhir tahun. Bahlil menegaskan bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari arahan dan perintah Presiden Prabowo untuk menggenjot produksi minyak nasional.
Meski demikian, Menteri ESDM ini juga memberikan peringatan terkait berbagai tantangan besar yang masih dihadapi oleh Indonesia dalam hal lifting minyak dan gas bumi. Salah satu tantangan utama adalah kondisi sumur minyak yang sebagian besar sudah sangat tua. Banyak sumur tersebut sudah ada sejak masa sebelum Indonesia merdeka, sehingga produktivitasnya menurun dan membutuhkan perawatan khusus agar bisa tetap beroperasi dengan baik.
Selain itu, masih banyak sumur yang sudah tidak aktif atau idle well. Sumur-sumur ini perlu mendapat perhatian agar bisa kembali dioptimalkan. Di sisi lain, sektor migas juga memerlukan investasi besar agar dapat mendorong peningkatan produksi. Bahlil menyatakan bahwa dibutuhkan upaya dan dukungan besar dari semua pihak, terutama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan para pengusaha di bidang migas, untuk memperbaiki lifting minyak.
Bahlil juga menyampaikan optimisme bahwa melalui kerja sama dengan KKKS dan pengusaha migas, ada harapan besar untuk perbaikan lifting minyak nasional. Target jangka panjangnya adalah mencapai sekitar 900 ribu barel per hari pada tahun 2029 hingga 2030. Hal ini dianggap sebagai dorongan penting untuk meningkatkan kontribusi sektor migas dalam memenuhi kebutuhan energi nasional.
Sebagai bentuk stimulus serius dari pemerintah, dilakukan upaya optimalisasi sumur minyak tua agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap produksi. Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para investor migas melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan sumur-sumur minyak tersebut.
Salah satu kebijakan penting adalah penerbitan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Peraturan ini memberikan ruang bagi sumur-sumur minyak milik masyarakat untuk dikelola oleh badan usaha. Hal ini seperti koperasi atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan demikian, pengelolaan sumur dapat dilakukan secara profesional dan transparan dengan menerapkan praktik pertambangan yang bertanggung jawab.
Pemerintah juga mendorong pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan wilayah kerja migas secara business to business (B2B). Langkah ini diharapkan mampu memberdayakan masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas lifting minyak dan gas secara keseluruhan.
Secara keseluruhan, capaian lifting minyak sebesar 608 ribu barel per hari ini menjadi kabar positif bagi Indonesia. Namun, tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya migas tetap ada dan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Dengan dukungan yang terus menerus dan kebijakan yang tepat, diharapkan target produksi nasional dapat terpenuhi. Serta berkontribusi pada ketahanan energi Indonesia di masa depan.
Simak Juga : Ini Alasan di Balik PPATK Bekukan Rekening Tidak Aktif Selama 3 Bulan
