Immovesting – Pemerintah Indonesia telah meluncurkan lima paket stimulus ekonomi senilai Rp 24,44 triliun. Sebagai upaya untuk memperkuat perekonomian nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang. Namun, menurut Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, langkah tersebut dinilai belum cukup efektif dalam menopang ekonomi Indonesia. Terutama dalam menjaga daya beli masyarakat.
Bhima menjelaskan bahwa dampak stimulus terhadap konsumsi rumah tangga masih sangat terbatas karena besaran bantuan. Yang diberikan dinilai masih terlalu kecil. Selain itu, kebijakan diskon listrik 50 persen yang semula dijanjikan pun akhirnya dibatalkan. Sehingga mengurangi potensi dorongan bagi daya beli masyarakat. Hal ini menyebabkan stimulus yang ada kurang maksimal dalam menggerakkan konsumsi dalam negeri.
Salah satu masalah utama yang diidentifikasi Bhima adalah cakupan subsidi upah yang belum menyentuh kelompok pekerja informal. Padahal, pekerja informal seperti mitra pengemudi ojek online dan pekerja paruh waktu sangat membutuhkan bantuan langsung dari pemerintah. Data yang digunakan untuk menyalurkan subsidi upah masih mengacu pada BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga kelompok pekerja informal yang tidak terdaftar di sana sulit mendapatkan bantuan.
Selain itu, Bhima menambahkan bahwa momentum libur sekolah yang terjadi saat ini hanya memberikan dampak kecil terhadap konsumsi rumah tangga dan permintaan sektor industri. Setelah masa libur sekolah berakhir, masyarakat justru harus menghadapi kebutuhan belanja. Demi untuk mempersiapkan tahun ajaran baru, yang berpotensi membatasi ruang gerak konsumsi.
Menurut Bhima, pemerintah perlu merespon masalah ini dengan lebih menyeluruh dan paralel, khususnya dengan membuka lapangan pekerjaan baru. Pembukaan lapangan kerja dianggap sebagai langkah penting untuk menjaga daya beli masyarakat agar tetap kuat. Serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Baca Juga : Diskon Tarif Tol 20% Berlaku Selama Libur Idul Adha dan Sekolah
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia optimis bahwa lima paket stimulus yang telah digelontorkan pemerintah dapat menjadi alat penting. Untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Airlangga menegaskan bahwa pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh OECD harus menjadi perhatian pemerintah agar tetap dapat menjaga daya beli masyarakat.
Airlangga menyatakan bahwa stimulus tersebut juga ditujukan untuk melindungi industri padat karya yang terkena dampak. Termasuk sektor yang berorientasi ekspor ke Amerika Serikat. Dengan demikian, stimulus diharapkan dapat menjaga keberlangsungan industri dan menyelamatkan lapangan kerja.
Lebih lanjut, Airlangga menyinggung bahwa kebijakan stimulus tidak hanya dilakukan oleh Indonesia saja, melainkan juga oleh negara-negara lain di bawah naungan OECD. Negara-negara tersebut juga mengeluarkan paket stimulus dengan tujuan serupa. Dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global dan kebijakan tarif dari pemerintahan Amerika Serikat.
Dalam pelaksanaan paket stimulus ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24,44 triliun yang akan digunakan pada periode Juni hingga Juli 2025. Sebagian besar dana, yakni sekitar Rp 23,59 triliun, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara sisanya sekitar Rp 0,85 triliun berasal dari sumber non-APBN.
Meski pemerintah telah berupaya keras dengan mengeluarkan paket stimulus ini, beberapa kalangan menilai bahwa nilai dan cakupan bantuan perlu diperluas agar lebih menyentuh berbagai segmen masyarakat, khususnya pekerja informal yang jumlahnya cukup besar. Tanpa adanya perluasan tersebut, efektivitas stimulus dalam meningkatkan konsumsi rumah tangga dan menggerakkan perekonomian nasional akan tetap terbatas.
Daya beli masyarakat, terutama kelas menengah dan pekerja informal, menjadi fokus utama agar perekonomian bisa bertahan dan tumbuh di tengah ketidakpastian global. Pemerintah diharapkan mampu merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, sehingga stimulus yang diberikan benar-benar dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi.
Secara keseluruhan, stimulus yang sudah dikeluarkan menjadi langkah awal yang penting, tetapi masih perlu diikuti dengan kebijakan tambahan yang lebih komprehensif dan inklusif. Pemerintah perlu mengantisipasi tantangan yang ada dengan membuka peluang kerja baru serta memperbaiki data dan sistem penyaluran bantuan agar semua lapisan masyarakat bisa merasakan manfaatnya.
Dengan demikian, diharapkan perekonomian Indonesia dapat tetap bertahan dan terus tumbuh meskipun menghadapi tekanan dari faktor eksternal maupun internal. Peran serta semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, juga sangat penting untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Simak Juga : Kenali Papillitis: Peradangan pada Papila Lidah
