Immovesting – Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat agar penyaluran BSU 2025 dapat dinikmati oleh seluruh tenaga kerja yang berhak. Terutama di kawasan 3T, yaitu wilayah terdepan, tertinggal, dan terpencil. Dalam penyaluran program ini, PT Pos Indonesia (Persero) dipercaya sebagai mitra pemerintah untuk menyalurkan bantuan secara tepat sasaran dan menyeluruh.
Per tanggal 1 Agustus 2025, data menunjukkan bahwa total alokasi penerima BSU yang diterima Pos Indonesia mencapai 5,7 juta pekerja di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, Pos Indonesia berhasil melakukan penyaluran BSU sekitar 91,25 persen dari total alokasi. Penyaluran ini mencakup juga wilayah 3T yang selama ini dikenal sulit dijangkau, seperti Nusa Tenggara, Kalimantan. Serta Papua, dengan progres penyaluran di daerah tersebut telah mencapai sekitar 80 persen. Pos Indonesia mendapat tenggat waktu hingga 6 Agustus 2025 untuk menyelesaikan seluruh penyaluran.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir langsung di beberapa kantor Pos di wilayah Tangerang, Jakarta, Boyolali, Pekanbaru, Padang, dan Mataram. Kehadiran beliau bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses penyaluran BSU secara langsung. Hal ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memastikan bantuan ini dapat tepat sasaran.
Salah satu tantangan utama dalam penyaluran BSU adalah akurasi data dan lokasi penerima, terutama di wilayah 3T. PT Pos Indonesia menghadapi berbagai kendala mulai dari alamat penerima yang tidak lengkap hingga kondisi penerima yang sudah tidak bekerja lagi. Oleh karena itu, proses verifikasi data dilakukan secara intensif dan mendetail agar setiap bantuan dapat sampai ke tangan yang benar-benar berhak menerima.
Baca Juga : Judi Online: OJK Minta Bank Blokir 25.912 Rekening Yang Terlibat
Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, Haris, menjelaskan bahwa upaya ini membutuhkan kerja keras dan ketelitian. Mereka menggunakan data by name by address yang diterima dari Kementerian Ketenagakerjaan. Namun masih ada kasus di mana penerima yang tercantum sudah tidak aktif bekerja. Pos Indonesia pun mencoba berbagai metode verifikasi, termasuk menelusuri alamat berdasarkan KTP, meski data tersebut juga terkadang tidak lengkap. Meskipun demikian, seluruh tim Pos Indonesia bekerja secara maksimal untuk menyelesaikan proses penyaluran hingga akhir waktu yang diberikan.
Dalam mendukung transparansi dan pengawasan, Pos Indonesia mengembangkan sistem monitoring penyaluran secara real-time. Data penerima direkam dan diupdate secara langsung ke dalam server dan dashboard yang bisa diakses oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan sistem ini, setiap pembayaran yang dilakukan petugas di lapangan langsung tercatat dan dapat dipantau dari pusat. Sehingga proses distribusi menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Untuk mengatasi kendala sinyal di daerah 3T yang sering menjadi blind spot. Pos Indonesia juga menyiapkan aplikasi khusus yang dapat digunakan secara offline. Petugas dapat merekam data dan melakukan pencairan di lapangan tanpa tergantung pada koneksi internet. Saat petugas kembali ke area dengan sinyal, data tersebut akan otomatis tersinkronisasi ke sistem pusat.
Strategi penyaluran BSU dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu pencairan di Kantorpos, di perusahaan tempat penerima bekerja, serta layanan antar langsung ke rumah penerima yang sedang sakit. Komitmen Pos Indonesia juga terlihat dari jaminan tidak adanya potongan biaya apapun dalam penyaluran bantuan ini, termasuk pada proses door to door.
Selain penyaluran, Pos Indonesia aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada penerima yang belum mencairkan BSU. Berbagai cara dilakukan, seperti pengingat melalui pesan WhatsApp, telepon langsung ke penerima, serta pengumuman melalui media sosial dan media massa. Haris menyebutkan bahwa pihaknya juga melakukan kampanye pemasangan spanduk di berbagai daerah agar masyarakat lebih mengetahui batas akhir pencairan dan prosesnya.
Haris juga menegaskan bahwa pihak Pos Indonesia terus berupaya maksimal agar seluruh bantuan dapat tersalurkan 100 persen. Meski menghadapi tantangan besar terutama di daerah 3T, Pos Indonesia optimis dapat menyelesaikan penyaluran tepat waktu. Hal ini didukung oleh pengalaman mereka sebelumnya dalam menyalurkan berbagai program bantuan sosial seperti bansos sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan upaya keras dari seluruh tim Pos Indonesia di pusat maupun daerah, penyaluran BSU 2025 diharapkan dapat tuntas sepenuhnya pada batas waktu yang telah ditetapkan. Melalui program ini, diharapkan seluruh tenaga kerja berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan dapat menerima haknya tanpa terkecuali, sehingga mampu meringankan beban ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka di seluruh pelosok negeri.
Simak Juga : Fenomena PayLater Kian di Gemari Masyarakat, Total Utang Warga Capai 23 Triliun
