Immovesting – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi salah satu agenda besar pemerintah pada 2026. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan dukungannya melalui penyiapan alokasi anggaran khusus. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menjelaskan bahwa pagu anggaran 2026 yang disediakan untuk lembaganya mencapai Rp 2,24 triliun. Dari jumlah tersebut, ada bagian yang secara tegas dikunci untuk mendukung jalannya program MBG.
Meskipun sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja operasional, BPOM menyisihkan dana khusus sebesar Rp 371 miliar guna memastikan program gizi gratis ini bisa berjalan. Hal ini menunjukkan keseriusan BPOM dalam mendukung kebijakan yang menyasar pemenuhan nutrisi masyarakat, terutama kelompok anak sekolah dan generasi muda yang menjadi target utama MBG.
Penggunaan anggaran BPOM tahun 2026 dibagi ke dalam dua kategori utama, yakni operasional dan non-operasional. Belanja operasional, yang meliputi gaji pegawai, tunjangan, dan perawatan kantor, memakan porsi terbesar yakni sekitar Rp 1,77 triliun atau 78% dari total pagu.
Sementara itu, belanja non-operasional senilai Rp 476 miliar dialokasikan untuk berbagai kebutuhan strategis. Pembagian lebih detailnya adalah Rp 104 miliar yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk memperkuat fungsi pengawasan obat dan makanan, serta Rp 371 miliar yang khusus diarahkan untuk mendukung program MBG. Dengan penguncian anggaran ini, pemerintah menjamin bahwa dana benar-benar digunakan sesuai sasaran.
Baca Juga : Omzet Anjlok Usai TikTok Live Dihentikan, Ini Strategi Brand Fashion Lokal
Meski ada dukungan untuk MBG, BPOM mengakui bahwa anggaran yang ada belum cukup untuk menjangkau seluruh kebutuhan. Dengan pagu saat ini, lembaga hanya mampu melaksanakan sebagian kecil target pengawasan. Dampaknya terlihat jelas dalam penurunan capaian program pengawasan produk.
Beberapa catatan penting akibat keterbatasan anggaran antara lain:
Situasi tersebut membuat BPOM harus menyampaikan usulan tambahan anggaran demi memastikan pengawasan publik tidak terganggu.
Untuk menjawab keterbatasan, BPOM mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun pada 2026. Usulan ini mencakup beberapa prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan nasional serta fungsi inti lembaga.
Rincian usulan tambahan tersebut adalah:
Dengan tambahan dana tersebut, BPOM berharap bisa meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan tanpa hambatan.
Keterbatasan anggaran tidak hanya berdampak pada target internal lembaga, tetapi juga berpengaruh langsung pada kesehatan masyarakat. Kurangnya pemeriksaan sampel berarti potensi peredaran produk ilegal atau tidak layak konsumsi semakin tinggi. Hal ini tentu membahayakan konsumen, terutama anak-anak yang akan menjadi penerima manfaat utama program MBG.
Jika tambahan anggaran disetujui, BPOM memiliki peluang memperkuat fungsi pengawasan di lapangan. Tidak hanya untuk menjamin keamanan makanan dalam program gizi gratis, tetapi juga untuk menekan risiko kesehatan masyarakat akibat produk berbahaya yang lolos ke pasaran.
Program MBG menjadi titik balik penting dalam kebijakan sosial pemerintah. Dengan adanya dukungan BPOM, keberhasilan program ini dapat lebih terjamin. Namun, komitmen ini juga harus diiringi dengan keputusan politik dalam memberikan tambahan anggaran yang memadai.
Ke depan, keberhasilan MBG bukan hanya soal memberikan makanan bergizi gratis, tetapi juga memastikan makanan tersebut aman, teruji, dan sesuai standar kesehatan. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, tujuan besar tersebut akan sulit tercapai. Karena itu, usulan tambahan dana BPOM harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk kesehatan generasi bangsa.
